Cut Putri, 210102276 (2025) Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik di Aceh Jaya Menurut Al-Şḥulḥu (Studi tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya). Other thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
![[thumbnail of Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik di Aceh Jaya Menurut Al-Şḥulḥu (Studi tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya)]](https://repository.ar-raniry.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI CUT PUTRI ACC (2) (4).pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (3MB)
Abstract
Sengketa tanah sering menjadi sumber konflik berkepanjangan termasuk di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya, objek sengketanya adalah tanah warisan Abu Lambhuk. Untuk penyelesaiannya telah ditempuh secara mediasi melalui mediator lembaga adat gampong. Pokok sengketa tanah milik Abu Lambhuk yang terjadi antara ahli waris dengan para penggarap. Dalam riset, permasalahannya bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa tanah milik Abu Lambhuk, perwujudan kesepakatan damai yang difasilitasi dan dimediasikan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin, dan tinjauan konsep al-şḥulḥu terhadap upaya Lembaga Adat Gampong Pante Cermin pada penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian sengketa secara mediasi dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong Pante Cermin dengan memfasilitasi ahli waris Abu Lambhuk dengan pihak penggarap kebun sebanyak tiga kali. Pertemuan pertama Lembaga Adat Gampong Pante Cermin mendengarkan keinginan serta klaim ahli waris, kedua melakukan pertemuan dengan pihak penggarap, dan pertemuan ketiga memusyawarahkan antara para pihak tentang solusi terbaik. Kesepakatan damai yang tercapai dalam menangani sengketa tanah Abu Lambhuk ini dibuat dalam bentuk dokumen tertulis untuk penentuan porsi yang diterima keduanya yaitu dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik tanah, sebagian hasilnya juga diserahkan untuk kepentingan masyarakat seperti pondok pesantren dan masjid. Penggunaan mediasi pada penyelesaian sengketa tanah Abu Lambuk oleh lembaga adat memiliki relasi yang sama dengan al-şḥulḥu yang memiliki prinsip sukarela, keadilan, musyawarah dan mufakat sehingga menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang bersengketa.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.9 Adat Istiadat |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Keluarga |
Depositing User: | Cut Putri Putri |
Date Deposited: | 08 Jan 2025 02:37 |
Last Modified: | 08 Jan 2025 02:37 |
URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/40737 |