Aparatur Sipil Negara menurut adalah orang yang bekerja untuk Pemerintah atau Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, mengetahui apakah putusan hakim PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA sudah sejalan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, serta untuk mengetahui apakah putusan hakim PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA sudah sejalan dengan Siyasah Idariyah. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA menyatakan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan surat pemberhentian atas penggugat dan mengembalikan hak penggugat sebagai PNS. Dikaitkan dengan undang-undang ASN, putusan hakim tersebut selaras dan tidak bertentangan. Namun, pada kasus ini penggugat juga melakukan rangkap jabatan yang mana penggugat menduduki jabatan sebagai keuchik gampong baharu dan juga sebagai pegawai negeri sipil. Hakim juga menyebutkan bahwa tidak dapat membebankan UU ASN terhadap penggugat namun hal itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, tinjauan Siyasah Idariyah terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil analisis kasus Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA juga tidak sesuai dengan birokrasi atau kepewaian dalam Islam. Penggugat telah melakukan tindak pidana saat menduduki jabatan keuchik yaitu sebagai pemimpin suatu desa maka penggugat tidak layak kembali menjadi pegawai negeri sipil setelah melakukan tindak pidana karena penggugat tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hukum Islam, pemberhentian penggugat sudah sesuai dengan aturan, bahwa penggugat diberhentikan oleh Bupati Aceh Barat Daya yaitu pemimpin yang berwenang memberhentikan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil