Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Ada beberapa sengketa yang terjadi antara lain PT. Surya Panen Subur, PT. Wiratako, PT. Kalista Alam, PT Agro Sinergi Nusantara dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dan PT. Surya Panen Subur dan PT. Fajar Baizury dengan kelompok masyarakat di Nagan Raya. Selain itu sengketa tanah yang bersifat vertikal antar sesama masyarakat juga terjadi dalam beberapa desa atau gampong. Berbagai sengketa tersebut tidak seharusnya selalu diselesaikan melalui jalur litigasi akan tetapi dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dengan tujuan untuk menghindari pertikaian. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Nagan Raya karena faktor tanah ditelantarkan, faktor tidak jelasnya batas tanah, faktor tidak tertibnya adminsitrasi pertanahan, faktor ekonomi, dan faktor sempitnya lahan masyarakat. Penyelesaian dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan yaitu dengan melakukan pelaporan yang berakhir dengan musyawarah atau negosiasi diantara pihak yang bersengketa (tripartite). Apabila musyawarah atau negosiasi antara para pihak gagal dilakukan maka alternatif selanjutnya dengan melakukan mediasi melalui pihak ketiga yaitu mediator. Pada saat tertentu, apabila penyelesaian secara musyawarah dan mediasi tidak berhasil maka pihak yang merasa posisinya lemah akan melakukan aksi massa dengan berdemo ke instansi pemerintah menuntut penyelesaian. Selain itu, penyelesaian sengketa pertanahan juga dilakukan secara musyawarah atau negosiasi melalui badan pertanahan nasional kabupaten nagan raya Penyelesaian sengketa tidak selalu berakhir dengan perdamaian (win-win solution faktor egoisme para pihak yang bersengketa, dimana dalam proses perdamaian para pihak sama-sama berkeras tanpa menghormati adanya hak orang lain.Untuk mengurangi konflik dan sengketa tanah diharapkan adanya pengukuran ulang, pembuatan patok batas, dan sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan. Penyelesaian harus dilakukan secara komprehensif untuk menghindari pergerakan massa yang berakibat pada tindakan anarkis dan illegal.