Penertiban pemeliharaan ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi hewan ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang berkeliaraan dalam kota, jalan umum serta tempat umum/lokasi tertentu lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Kajian ini dilakukan untuk melihat problematika penertiban hewan ternak di jalan raya oleh Satpol PP Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama Bagaimanakah penertiban pemeliharaan hewan ternak menurut Qanun Nomor 3 tahun 2013 oleh Satpol PP Aceh Barat. Kedua Mengapa penertiban hewan ternak belum sesuai dengan Qanun nomor 3 Tahun 2013, ketiga bagaimana langkah solutif yang dilakukan oleh Satpol PP Aceh Barat dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Arongan Lambalek. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari kajian lapangan Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris melalui kajian Qanun nomor 3 Tahun 2013 dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.. Hasil penelitian ditemukan yaitu pertama, penertiban yang dilakukan oleh satpol PP saat ini belum berjalan secara efektif, karena selama ini, satpol PP tidak memiliki jadwal rutin dalam melakukan penertiban dan juga dalam sosialisasi masih belum tepat sasaran. Kedua, penertiban dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum semuanya dilakukan secara administratif dan belum sampai pada tahap akhir seperti yang disebutkan dalam Qanun Nomor 3 tahuan 2013 yaitu tahap pelelangan, artinya hewan ternak dilepaskan kembali atas pertimbangan kepada pemilik ternak yang tidak mampu membayar denda, baik itu denda penangkapan, pemeliharaan, dan biaya pemberi pakan ternak. Para petugas juga mengahadapi beberapa kendala diantaranya beragamnya karakter pemilik hewan ternak yang tidak dapat menerima hewan ternaknya ditahan. Ketiga solutif dari Satpol PP yaitu memberikan dukungan penuh untuk keselamatan penegak hukun agar dapat dilakukan penertiban hewan ternak sesuai dengan Qanun yang berlaku seperti menyediakan alat yang cukup saat melalukan penertiban hewan ternak, baik alat bius, transpotasi pengangkut ternak yang cukup sesuam jumlah hewan ternak yang berkeliaran, tempat pengurungan, biaya pemeliharaan selama pengurungan dan ketegasan dari semua petugas saat menangkap sampai dibawa ke tempat pengurungan. Pentingnya dibentuk pengkaderan di masing-masing desa agar dapat melakukan penyuluhan dan membina para pemilik hewan ternak menjadi patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun.