Pelanggaran kode etik oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan masalah serius yang dapat merusak citra institusi kepolisian dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, serta faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Normatif Empiris dengan menganalisis berbagai kasus pelanggaran kode etik di lingkungan Polri dan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaiannya. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui mekanisme internal Polri, seperti pemeriksaan oleh Divisi Propam, maupun prosedur disiplin yang ditetapkan oleh institusi. Selain itu, sanksi yang diberikan pun beragam mulai dari teguran hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polri adalah faktor ekonomi, moral, pengaruh lingkungan dan/atau keluarga, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan yang multitafsir. Tata cara penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik sudah sesuai dengan prosedur yaitu melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai kode etik untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri