Negara Indonesia merupakan salah satu Negara hukum dimana setiap warga Negara harus taat pada aturan hukum yang berlaku dalam hal apapun. Perbutan zina merupakan salah satu tindakan pelanggaran yang telah diatur secara komprehensif dalam aturan Agama, hukum Nasional maupun qanun yang ada di Aceh. Namun pada proses penegakannya masih sangat disayangkan, karena banyak kasus yang tidak diselesaikan secara aturan yang berlaku. Aceh merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat dalam segala hal. Pada saat ini sangat banyak sekali terjadi perzinaan dan khalwat di setiap sudut daerah di Aceh. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang harus ditindak tegas. Sebagaimana salah satu kasus yang terjadi di Gampong Rukoh dimana adanya seorang pemuda yang masuk ke dalam kamar kos wanita dan di gerebek oleh pemuda setempat. Namun pada kejadiannya salah seorang pemuda Gampong memukul pelaku hingga berdarah, kemudian korban melaporkan ke pihak kepolisian sehingga pemuda yang memukul di tahan oleh pihak kepolisian, namun para pelaku perzinaan tidak di serahkan kepada pihak yang berwajib yakni WH (wilayatul hisbah) dan justru diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kemudian dinikahkan. Aparat Gampong beranggapan bahwa demi menjaga nama baik Gampong agar tidak rusak, untuk mempersingkat urusan, juga karena tidak dapatnya dibuktikan sebagai kasus zina.