Seorang mantan narapidana tetap memiliki hak dalam mengambil peran politik dengan berbagai keterbatasan yang diatur oleh undang-undang. Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak untuk dapat maju dalam kontestasi politik. Keadaan tersebut banyak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menguraikan hak politik bagi mantan narapidana terkhusus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024. Pembatasan hak politik yang diberikan undang-undang kepada mantan narapidana ialah masa jeda politik. Penelitian ini juga menggali lebih lanjut masa jeda politik bagi mantan narapidana dalam perspektif hak politik islam. Parameter moral etika menjadi modal seorang pemimpin dalam mengemban tanggung jawab sebagai pejabat publik. Ditemukan perbedaan bahwa hukum Islam tidak menganjurkan para mantan narapidana untuk terjun ke dalam kontes politik, sementara hukum positif di Indonesia yang mengharuskan jeda politik selama 5 tahun bagi para mantan narapidana yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Masa jeda politik tersebut dapat menjadi waktu untuk seorang mantan narapidana menmperbaiki diri dan meminta ampunan kepada Allah sehingga siap dalam mengemban tanggung jawab di kemudia hari.