Penyelenggaraan Pemilu di Aceh dikenal sebagai Komisi Independen Pemilihan (KIP), sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 jo. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Melalui putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 telah dicabut landasan hukum yang termuat dalam Pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), dan (4). Untuk itu masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi 61/PUU-XV/2017 terhadap penyelenggaraan Pemilu di Aceh? dan Bagaimana analisis siyasah qadha’iyyah terhadap kewenangan penyelenggara pemilu di Aceh? Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (statute approach). Hasil penelitian bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tentang penyelenggaraan pemilu di Aceh menegaskan bahwa meskipun Aceh memiliki hak otonomi khusus yang diatur dalam UUPA, penyelenggaraan pemilu di Aceh tetap harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebab UUPA nyatanya bukanlah aturan khusus pemilu, melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Analisis siyasah qadha’iyyah terhadap kewenangan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh harus mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang sesuai dengan syariat Islam. Kewenangan lembaga ini menekankan bahwa lembaga tersebut harus berfungsi sebagai instrumen yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pemilu berjalan secara adil dan demokratis, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat (1) bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali serta menghormati kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan syariat Islam, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum nasional. Siyasah qadha’iyyah menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara.