Putusan hukum hakim idealnya mencerminkan pemenuhan nilai keadilan hukum, namun dalam beberapa putusan, ditemukan disparitas antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama. Salah satunya ialah disparitas Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dan Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna. Untuk itu, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pemenuhan prinsip keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna? Pendekatan penelitian ini adalah ada dua, yaitu conceptual approach dan legal approach dengan jenis library research penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Temuan penelitian ini bahwa Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna tidak memenuhi keadilan hukum baik keadilan substansial maupun keadilan prosedural. Khusus dalam Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna, majelis hakim tidak mempertimbangkan posisi korban yang masih anak-anak. Persetubuhan yang dilakukan terhadap korban anak di bawah umur haruslah dianggap sebagai persetubuhan yang ilegal serta melawan hukum, meskipun persetubuhan itu dilaksanakan atas dasa suka sama suka. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman perkosaan anak terdiri dari dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis majelis hakim merujuk kepada penilaian terpenuhi tidaknya unsur Pasal 50 Qanun Jinayat serta penilaian terhadap alat-alat bukti dalam dakwaan JPU. Adapun pertimbangan non yuridis hakim terkait dengan keadaan masing-masing terdakwa dalam melakukan jarimah pemerkosaan, hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Majelis hakim hendaknya mempertimbangkan segala aspek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok kasus pidana yang sedang diputus, terutama mengenai pemenuhan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh JPU, Perlu ada kebijakan hukum yang menegaskan secara eksplisit dan jelas yang menyatakan bahwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilaksanakan secara paksa atau suka sama suka sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya pelaku dewasa diberikan sanksi yang tegas.