Perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di berbagai daerah, disebabkan oleh perbedaan masalah umum yang memicu perselisihan tersebut. Situasi yang kompleks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan kebijakan hukum, hubungan keluarga, dan kepentingan anak yang beragam. Masa berlakunya Ḥaḍānah menurut ulama fikih adalah ketika putusnya hubungan suami istri atau sudah bercerai. Rumusan masalah yang diangkat berkaitan dengan penetapan hak Ḥaḍānah anak dan perbandingan pertimbangan putusan Hakim dalam pelaksanaan putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim yang memutuskan perkara ḥaḍānah di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang. Pengumpulan data juga melibatkan analisis putusan terkait kasus hak ḥaḍānah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang relevan dalam pelaksanaan hak ḥaḍānah antara Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang. Faktor-faktor seperti perbedaan pertimbangan Hakim, dan sistem hukum yang berlaku memainkan peran penting dalam penentuan hak ḥaḍānah di kedua daerah. Namun, keputusan hakim di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang tetap melihat siapa yang dapat dipercaya terhadap kepentingan anak.