Tindakan Pemerintah Terhadap Juru Parkir Ilegal ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (Studi Kasus Kota Banda Aceh). Penelitian ini betujuan antara lain bagaimana tindakan Pemerintah terhadap juru parkir ilegal di Kota Banda Aceh, peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021. Jenis penelitian melalui penelitian lapangan (law in action) dan kepustakaan (law in book) yang di golongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, termasuk data yang diambil secara langsung dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber lainnya yang menyangkut objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriktif. Hasil dari penilitian ini adalah, Pertama: Dalam hal ini masih banyak sekali ditemui di Kota Banda Aceh pekerja-pekerja parkir ilegal yang bekerja tidak sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Terhadap Dinas Perhubungan, terkait dengan penertiban parkir ilegal dengan cara mengajak para pelaku parkir Ilegal untuk bergabung dengan sistem pembinaan yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan. Kedua: Retribusi parkir menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap pelaku parkir ilegal agar menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021.