Ganja merupakan tanaman ilegal yang mengandung narkotika, dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa hanya golongan II dan III saja yang dapat digunakan sebagai medis. Sedangkan Pasal 8 dijelaskan bahwa ganja termasuk kedalam golongan I yaitu digunakan hanya untuk keperluan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itulah yang menyebabkan polemik dimana seperti yang diketahui bahwa ganja juga bisa memberikan efek obat dalam medis akan tetapi diilegalkan dalam hukum positif di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana legalisasi ganja medis menurut perspektif hukum positif? Dan bagaimana legalisasi ganja medis menurut perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data berupa data lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dan dokumentasi dengan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan data kepustakaan dari buku, jurnal, makalah terkait dengan legalisasi ganja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 berisi yaitu diperbolehkannya narkotika dalam bidang kesehatan, akan tetapi dalam pasal 8 berisi tentang larangan penggunaan narkotika golongan I, untuk obat hanya golongan II dan III saja yang diperbolehkan. Sedangkan ganja termasuk dalam narkotika golongan I. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyimpulkan bahwa hukum menggunakan ganja medis dibolehkan dengan ketentuan bahwa ganja adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan dan dalam keadaan darurat.