Pembangunan dan pemeliharaan jalan milik negara sepenuhnya menggunakan
sumber pendanaan publik yang dapat dikategorikan sebagai maqasid syariah.
Pemerintah harus bijak merencanakan penggunaaan dana milik negara sesuai
aturan akuntabilitas dan transparansi finansial publik yang telah ditetapkan,
sehingga masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyumbangkan dana
tersebut melalui pajak dapat merasakan secara langsung manfaatnya dari
pengelolaan dana oleh pemerintah. Sebagai tanggung jawab pemerintah melalui
berbagai lintas sektoralnya harus secara sinergis memanfaatkan uang yang
menjadi kekayaan milik negara sehingga masyarakat tidak dirugikan terutama
untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program perbaikan jalan di Kabupaten Nagan Raya
Provinsi Aceh, serta dampaknya terhadap kualitas infrastruktur. Skripsi ini
difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Apa urgensi perbaikan dan
penambalan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten
Nagan Raya, 2)Bagaimana standarisasi perbaikan jalan yang dilakukan oleh
kontraktor sesuai kontrak kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang di Kabupaten Nagan Raya, 3) Bagaimana tinjauan konsep maqashid
syariah tentang perbaikan jalan dengan penambalan yang dilakukan kontraktor
sesuai kontrak kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di
Kabupaten Nagan Raya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan
meliputi data primer dan sekunder. Peneliti ini menemukan bahwa penerapan
konsep Maqashid Syariah dalam sistem perbaikan jalan di Kabupaten Nagan
Raya mendorong tanggung jawab pihak pemerintah dalam pemeliharaan fasilitas
umum.