Pembangunan jalan lingkungan di kawasan perdesaan merupakan salah satu kebutuhan utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mempermudah seluruh kegiatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, selain mempersingkat waktu jarak tempuh kesuatu tempat namun, juga memiliki tujuan meningkatkan mobilitas dan perekonomian masyarakat.Di Indonesia mekanisme pembangunan jalan lingkungan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan”. Dalam setiap pembangunan dilaksanakan tentu mengikuti Standar Operational Procedure (SOP) yang berlaku, dalam menjalankan mekanisme. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh sudah menjalankan tahapan Pembangunan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengutamakan visi dan misi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pembangunan Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, dan nyata. Hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme pembangunan jalan sudah sesuai dengan SOP UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun masih terdapat beberapa kendala akibat kekurangan anggaran dan usulan Pembangunan melalui musrenbang yang masih tertunda untuk dilakukan Pembangunan. Dalam upaya menyelesaikan hambatan tersebut, pihak pelaksana selalu mengupayakan kualitas Pembangunan yang maksimal dan evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perencanaan usulan Pembangunan untuk memperoleh hasil yang sempurna