Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan Qanun yang mengatur mengenai implementasi single banking system yaitu sistem perbankan yang menerapkan nilai dan prinsip syariah. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dilakukan secara menyeluruh baik bank maupun non-bank yang ada di Aceh. PT. Bank Aceh Syariah menerapkan Single Banking System atau sistem. Permasalahan dalam skripsi ini adalah; pertama, bagaimana kedudukan Qanun Aceh dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; kedua, bagaimana pemberian kewenangan yang diatur dalam Qanun LKS untuk meneguhkan Single Banking System di Aceh; ketiga, dampak penerapan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan Bank Aceh Syariah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pengumpulan data primer dan skunder. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, kedudukan Qanun LKS setara dengan Peraturan Daerah (PERDA) dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, tetapi memiliki kewenangan yang melebihi Peraturan Daerah pada umumnya dalam hal mengatur kehidupan Masyarakat Aceh sesuai dengan pokok-pokok Syariat Islam. Qanun LKS memiliki kewenangan untuk meneguhkan Single Banking System dan sudah diterapkan pada Bank Aceh sebagai peneguhan kembali prinsip perbankan Syariah. Bank Aceh Syariah dalam mengimplementasikan Qanun LKS memiliki dampak positif maupun negatif, seperti dampak positif perluasan ekspansi kegiatan usaha dan minimnya literasi para karyawan Bank Aceh Syariah terhadap kajian Single Banking System.