Secara normatif dan etik, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan. TNI AD idealnya menjadi contoh masyarakat, tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencemarkan nama baik institusi. Namun begitu, secara faktual justru ditemukan oknum-oknum TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum, bahkan tindak pidana narkotika, hal ini sebagaimana terdapat kasus oknum TNI AD pada Wilayah Hukum Polisi Militer Kodam Iskandar Muda (PM Kodam IM). Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah apa faktor penyebab seorang anggota TNI AD melakukan tindak pidana narkotika di wilayah PM Kodam IM, dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi penyidik saat melaksanakan proses penyidikan tindak pidana narkotika tersebut?. Penelitian ini bersifat empiris, dengan jenis penelitian studi kasus atau case studi. Data penelitian diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, dengan analisis empiris. Temuan penelitian ini bahwa faktor penyebab oknum anggota TNI AD melakukan tindak pidana narkotika adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait adanya dorongan dari diri pribadi pelaku karena ego dan kehendak bebas untuk melakukan tindak pidana narkotika. Faktor eksternal pelaku ialah ada dorongan dari luar karena pengaruh lingkungan sekitar, ekonomi, pengawasan di dalam instansi relatif kurang. Penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan berjalan secara lancar. Hanya saja muncul dua kendala di dalam pelaksanaannya. Pertama hambatan terkait tidak adanya kolaborasi kerja sama dengan masyarakat belum terbangun secara baik. Kedua hambatan terkait oknum anggota TNI AD yang membiarkan dan tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika. Atas dasar itu, perlu ada pengawasan yang maksimal yang dilakukan oleh Inspektorat Kodam secara kontinu kepada anggota TNI AD, harus ada upaya yang serius dari berbagai kalangan untuk berkolaborasi, khususnya antara staff bagian hubungan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Tujuannya untuk memudahkan proses penyidikan dan mudah pada saat penanggulangan tindak pidana.