Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun pemerintah Kota Banda Aceh telah mengambil langkah-langkah strategis melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), kasus kekerasan terhadap anak masih meningkat, menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dan hambatan serta tantangan dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kantor Balai Kota Banda Aceh dan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh. Penelitian ini melibatkan dua orang informan yakni perwakilan dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan DP3A. Kemudian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi serta dilakukan analisis data untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh melaksanakan beberapa upaya perlindungan anak seperti sosialisasi terkait perlindungan anak di setiap gampong, melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, dan menyediakan layanan perlindungan anak melalui UPTD dan PUSPAGA. Hasil dari pelaksanaan Qanun No.2 Tahun 2021 dan pelaksanaan program nasional dari Kementerian PPA membuat Kota Banda Aceh meraih kategori Nindya sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2023; dan (2) Tantangan dan hambatan DP3A Kota Banda Aceh dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak diantaranya anggaran yang terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan waktu. Meskipun demikian, keberhasilan sekitar 80% dicapai dengan dukungan aparatur gampong dalam menangani kasus kekerasan anak sebelum pelaporan ke DP3A.