Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 173 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan partai politik maupun pendiriannya, namun pada kenyataannya tidak sampai dengan 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam politik menurut undang-undang dan Hukum Islam serta keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di DPRK Nagan Raya dengan melakukan analisis fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dan kedudukan perempuan dalam politik merupakan suatu kondisi efektivitas partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di badan hukum atau lembaga publik. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan karena masih melekatnya budaya patriarki di masyarakat sehingga menimbulkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan masih sangat rendah. Karena keterlibatan perempuan dalam ranah politik mempunyai pengaruh sangat besar atas terciptanya suatu kebijakan.
Kata Kunci: Perempuan, Politik, Kabupaten Nagan Raya.