Narcotics crime is an extraordinary criminal act, and thus its eradication must be carried out with extraordinary measures and the use of extraordinary legal instruments. In this case, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides for the imposition of the death penalty for narcotics crimes. This article addresses the following research question: How is the death penalty applied to perpetrators of narcotics crimes based on the maqasid concept and the human rights perspective, as well as on the maqasid as-syari'ah concept? In order to respond to the aforementioned questions, the author draws upon a combination of primary and secondary legal materials. The methodology employed by the author is that of library research, entailing the reading and study of theoretical material. The findings of this research indicate that the imposition of the death penalty for narcotics trafficking crimes is not aligned with prevailing human rights values. Given the paramountcy of the right to life in the context of human rights, the death penalty can be applied in Indonesia in accordance with the provisions of the relevant legislation. However, the death penalty is not employed as a primary punishment for this crime, but rather as an alternative that is regarded as an exceptional crime. In contrast, while the Qur'an does not provide detailed guidance on the punishment for perpetrators of narcotics crimes, in maqasid, the severity of the punishment imposed will be adjusted to align with the impact of the crime committed.
Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga pemberantasannya harus dilaksanakan dengan lamgkah-langkah yang luar biasa (extraordinary measure) serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan konsep maqasid dan persfektif HAM, dan dalam konsep maqasid as-syari’ah. Bahan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Metode yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (library reserch) yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman mati bagi tindak pidana pengedar narkotika tidak sesuai dengan nilai HAM yang ada. Karena HAM sangat menjunjung hak untuk hidup, meskipun demikian penerapan hukuman mati ini bisa diterapkan di indonesia karena ada UU yang memperbolehkan hukuman mati.akan tetapi hukuman mati ini dijadikan bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai alternatif yang diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa. Sedangkan dalam maqasid meskipun tidak dijelaskan dalam Alqur’an secara rinci mengenai hukuman untuk pelaku kejahatan narkotika, akan tetapi dalam maqasid beratnya hukuman yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan dampak kejahatan yang dilakukan.