Praktik perjudian online di Banda Aceh terus berkembang meskipun sudah ada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 303 KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tantang hukum jinayah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kesulitan aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dalam memberantas perjudian online secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aparat Kepolisian dan Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian online di Banda Aceh, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pemberantasan perjudian online. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menganalisis data primer melalui wawancara dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Polresta Kota Banda Aceh dan para responden selaku pemain judi online. Data skunder yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan perjudian online telah dilakukan seperti pengawasan, sosialisasi, patroli, Razia gabungan, penangkapan, berkoordinasi dengan Lembaga lain dan penerapan sanksi. terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif judi online, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kerjasama masyarakat dengan pihak kepolisian dan Wilayatul Hisbah, permainan judi online yang masih mudah diakses, kurangnya barang bukti dan identitas para pelaku, keterbatasan teknologi dan sumber daya untuk melacak para pemain judi online. Wilayatul Hisbah dan Aparat Kepolisian Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, namun diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan dukungan teknologi yang memadai untuk mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum serta peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia sangat penting dalam pemberantasan perjudian online di Banda Aceh.