Penerapan syariat islam di Aceh terhadap non-muslim seringkali mendapat kritikan dari beberapa kalangan masyarakat luar aceh dan beberapa aktivis HAM karna di anggap diskriminasi terhadap Non-muslim dalam hal kebebasan beragama di aceh, berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Terhadap Non-Muslim ada dua alternatif, boleh menundukkan diri secara sukarela terhadap syariat islam atau tidak, dalam hal ini sebagai penegak hukum tidak berhak memaksa setiap Nonmuslim yang berperkara karena didalamnya mengatur asas penundukan diri dan prinsip kesukarelaan, bagi non-muslim yang terjerat hukum jinayat yang akan menjalani hukuman di aceh ada dua alternatif pilihan yang keduanya diakomodir dalam perspektif hukum negara indonesia yaitu KUHP ataupun memilih menundukkan diri secara sukarela tanpa paksaan kepada hukum jinayat dengan Qanun aceh. Dalam Qanun tersebut, bagaimana kedudukan hukum terhadap non-muslim yang melanggar Qanun jinayat di Aceh dan Perlakuan hukum terhadap Non-Muslim dalam Penerapan Qanun Jinayat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tidak ada pemaksaan dalam penegakan syariat islam bagi warga non-muslim di aceh.