Pada operasional pembiayaan dan investasinya bank syari’ah menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1313 yang memberi kesempatan kepada bank syari’ah untuk menetapkan klausula-klausula yang menjadi poin penting dalam perjanjian. Penerapan perjanjian baku mungkin dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui klausula eksonerasi dalam perjanjian baku kontrak pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syari’ah Pusat Kota Banda Aceh; 2) Untuk mengetahui kedudukan nasabah dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan murabahah oleh bank dengan nasabah ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013; 3) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penerapan klausula dalam perjanjian murabahah antara nasabah dan Bank Aceh Syari’ah Pusat Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kontrak pembiayaan murabahah, pihak Bank Aceh Syari’ah telah mencantumkan beberapa bentuk klausula eksonerasi yang dibuat secara sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian isi perjanjian pembiayaan murabahah bernilai positif terhadap kelancaran transaksi. Namun ada beberapa klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syari’ah yang harus disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia maupun hukum perdata nasional. Namun demikian, nasabah juga memiliki kewajiban untuk berhati-hati dan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap isi perjanjian. Kelalaian nasabah untuk memanfaatkan hak perlindungan konsumen yang ada bisa dianggap sebagai bagian dari kesalahan yang memperburuk posisi mereka dalam transaksi.