Transparansi dalam penjualan buku oleh pihak penerbit mutlak dibutuhkan untuk menghasilkan kerelaan pihak pengarang buku atas penjualan dan pendapatan dari karyanya. Transparansi dan akuntabilitas secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap hasil penjualan yang akan diperhitungkan pada tingkat royalti sebagai hak bagi pihak pengarang. Namun, dalam realisasi akuntabilitas dan transparansi tersebut tidak dapat diakses secara sepenuhnya oleh pihak pengarang. Untuk itu peneliti melakukan riset tentang bagaimana perhitungan dan penetapan besaran royalti oleh pihak Penerbit Pena yang diberikan kepada pengarang buku, serta perspektif haq al-ibtikār terhadap nilai royalti yang diberikan penerbit Pena kepada pihak pengarang. Riset ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian kualitatif dengan pemaparan data secara deskriptif analisis serta pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa, perhitungan royalti akan ditentukan oleh pihak penerbit berdasarkan harga jual buku yang dicetak. Perhitungan tersebut akan ditetapkan dari sistem yang disepakati oleh pihak pengarang. Adapun penetapan besaran royalti, pihak Pena telah menerapkan beberapa sistem dalam pembayaran royalti di antaranya sistem royalti 10% yang dimodifikasi dalam bentuk buku, sistem persentase, dan sistem lepas hak cipta. Dalam hal perlindungan hukum sistem royalti pengarang, pihak penerbit Pena memilih suatu skema sederhana yaitu pihak penerbit dan pengarang saling menjaga hak masing-masing dengan menumbuhkan rasa saling percaya di antara keduanya. Perhitungan dan penetapan besaran nilai royalti di penerbit Pena telah memenuhi prinsip haq al-ibtikār. Hanya saja, perhitungan nilai royalti ditetapkan secara sepihak melalui klausula baku. Dalam hal ini harus ada komitmen tinggi dari pihak penerbit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas perhitungan nilai royalti, untuk menghindari tindakan legal yang menyebabkan wanprestasi.