ABSTRAK
Nama : Rosalia
Nim : 190106100
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)
PembimbingI : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
PembimbingII : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : Kebijakan, Perdagangan, Pakaian Bekas Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau bekas. Kegiatan perdagangan pakaian bekas impor dilarang karena di dalam pakaian tersebut terdapat berbagai jenis bakteri yang dapat membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menangani penjual pakaian bekas impor tidak berjalan dengan maksimal. Penerapan PP No. 29 Tahun 2021 di Banda Aceh terkendala oleh sosialisasi yang kurang efektif, minimnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran pedagang serta konsumen. Permintaan tinggi terhadap pakaian bermerek murah memperburuk pelanggaran. Diperlukan pengawasan rutin, sosialisasi lebih intensif, edukasi kesehatan, dan peraturan daerah yang tegas untuk mendukung penegakan aturan ini. penerapan PP No. 29 Tahun 2021 di Banda Aceh belum berjalan optimal karena sejumlah faktor, seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan secara rutin, sosialisasi yang tidak efektif, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Permintaan tinggi dari konsumen terhadap pakaian bermerek dengan harga murah memicu pedagang untuk tetap memperdagangkan pakaian bekas impor, meskipun hal ini melanggar aturan dan berisiko bagi kesehatan. Agar penegakan hukum lebih efektif, diperlukan pengawasan yang lebih sering dan menyeluruh, sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang dan konsumen, serta peraturan daerah yang lebih tegas untuk memperkuat penerapan aturan ini dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan pakaian bekas impor.