Perundungan anak di dunia pendidikan semakin marak terjadi bahkan sudah pada tahap mengkhawatirkan, salah satunya di SMA Negeri Modal Bangsa. Dalam pencegahannya pemerintah Aceh telah mengeluarkan kabijakan yaitu mencegah terjadi perundungan selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dan membentuk tim pencegahan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan perundungan, karena banyaknya terjadi kasus perundungan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan perundungan dan hambatan dalam pencegahannya di SMA Negeri Modal Bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi kebijakan pencegahan perundungan di sekolah SMA Negeri Modal Bangsa belum maksimal berdasarkan teori implementasi kebijakan melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini ditandai pada indikator komunikasi dan sumber daya perlu sedikit tambahan perbaikan. Selanjutnya terdapat hambatan dalam implementasinya yaitu belum terlaksana bimbingan khusus terhadap TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) di sekolah. Perlindungan pelapor belum maksimal sehingga keberanian untuk melapor itu rendah. Kurangnya efek jera terhadap pelaku sehingga pelaku malakukan kembali. Sebagian guru kurang responsif terhadap siswa yang melapor sehingga banyak kasus tidak terungkap. Rekomendasi kebijakan yaitu peningkatan pelatihan terhadap tim pencegahan perundungan, memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor dan memberikan hukuman atau efek jera terhadap pelaku.