Perlawanan lelang adalah upaya hukum dari pihak yang dirugikan terhadap pelelangan objek oleh kreditur. Pengajuan perlawanan (derden verzet) ke Mahkamah Syariah yang memutus perkara Ekonomi Islam. Dalam kajian ini ada Debitur yang mengajukan perlawanan lelang ke Mahkamah Syar’iyah Jantho karena debitur sebagai Penggugat merasa dirugikan atas pelelangan objek milik debitur sebagaimana dituangkan dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2023/Ms.Jth, namun dalam putusan Nomor 143/Pdt.G/2023/Ms.Jth gugatan debitur ditolak oleh majelis hakim sehingga apa yang diperjuangkan oleh debitur sebagai Penggugat tidak terakomodir padahal debitur memiliki alasan-alasan terkendala dalam menunaikan tanggung jawabnya dikarenakan sedang dalam masa Covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeur. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Pertimbangan apa saja yang diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan nomor 143/Pdt.G/MS.Jth. Apa yang melatarbelakangi keberatan debitur atas akad murabahah menjadi lelang objek SHM hak tanggungan di Bank Syariah Indonesia cab. Lhokseumawe. dalam putusan nomor 143/pdt.G/2023/MS.Jth. Dari perkara tersebut debitur tidak yang dilindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu kajian terhadap putusan hakim dan undang-undang serta kajian dari bahan hukum baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis hakim dalam Putusan No. 143/Pdt.G/MS.Jth tidak menganggap terjadinya bencana alam yaitu COVID-19 sebagai salah satu force majure dalam konteks debitur yang sedang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban angsuran. Justru debitur sangat dirugikan oleh pertimbangan hakim yang hanya melihat tunggakan pembayaran angsuran (wanprestasi). Seharusnya segala permasalahan ingkar janji dapat diselesaikan apabila salah satu pihak ada itikad baik untuk menyelesaikan prestasinya yaitu duduk Para Pihak untuk dilakukan non-litigasi.