Murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang jelas antara bank dan nasabah, sementara potongan tagihan murabahah sering kali dipraktikkan untuk memberikan keringanan pembayaran. Namun dalam halnya, banyak di kalangan masyarakat terkhususnya nasabah yang berpendapat adanya kejanggalan dalam praktik potongan tagihan murabahah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Dimana lahirnya pendapat di kalangan masyarakat bahwa pihak bank tidak berpegang teguh pada hukum yang ada terutama hukum syariat. Dalam penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah yang menelaah bagaimana mekanisme praktik potongan pada BSI KCP Peudada, menelaah bagaimana mekanisme praktik menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005, serta melakukan tinjauan fiqh muamalah dan Fatwa MUI Nomor 46 Tahun 2005 terhadap mekanisme praktik potongan tagihan murabahah pada bank BSI KCP Peudada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang mengkaji secara mendalam implementasi potongan tagihan dalam transaksi murabahah di BSI KCP Peudada. Secara keseluruhan, praktik potongan tagihan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Peudada dapat dikatakan sudah sesuai dengan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005, apabila potongan tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara bank dan nasabah, memberikan keringanan tanpa mengubah pokok utang, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi. Namun, untuk memastikan kepatuhannya, bank harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara nasabah dan keberlanjutan operasional bank. Praktik yang transparan, adil, dan berdasarkan musyawarah akan memastikan bahwa potongan tagihan murabahah tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat meningkatkan kepuasan nasabah.