Penelitian ini membahas tentang tindak pidana peretasan kartu kredit melalui online yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Meningkatnya transaksi elektronik dan penggunaan kartu kredit di era digital membawa dampak positif bagi perekonomian, namun juga menimbulkan risiko kejahatan siber, khususnya peretasan kartu kredit. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi yang ada dapat melindungi korban peretasan kartu kredit serta efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis teori hukum, serta memanfaatkan data sekunder dari literatur hukum, jurnal, dan laporan kasus. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku peretasan kartu kredit, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan teknologi forensik dan ketergantungan pada kerja sama internasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi konsumen melalui berbagai regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan untuk meningkatkan standar keamanan dan manajemen risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit memerlukan sinergi antara peningkatan sumber daya teknologi dan peningkatan kerja sama internasional. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait keamanan data di sektor keuangan digital dan peningkatan perlindungan bagi konsumen di Indonesia