Pemilihan umum merupakan bagian penting dari demokrasi yang menjamin partisipasi politik seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, pemilih disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilih secara optimal. Dengan rumusan masalah, yaitu; Bagaimana peran KIP dan organisasi non-pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak memilih Disabilitas?, dan Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi Disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan umum?. Penelitian ini berfokus pada hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemilih disabilitas di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas dalam pemilu serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan pemilu yang lebih inklusif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke instansi terkait, juga menggunakan data dari bahan kepustakaan. Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara, kurangnya fasilitas pendukung seperti panduan visual atau audio, serta minimnya pelatihan petugas pemilu untuk memahami kebutuhan khusus pemilih disabilitas. Selain itu, tantangan sosial seperti stigma dan diskriminasi turut memperburuk keterbatasan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu. Namun, di beberapa aspek, bantuan untuk pemilih disabilitas telah tersedia, seperti kemudahan akses tertentu yang diberikan oleh petugas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kekurangan, upaya inklusi terus dilakukan dan memberikan dampak positif.