Penelitian ini menganalisis keabsahan penguasaan dan pelelangan objek jaminan pembiayaan oleh KPKNL Banda Aceh atas permohonan Bank BSI Cabang Banda Aceh dalam perkara Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Bna. Nasabah debitur merasa dirugikan secara finansial karena pelelangan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi covid-19 sebagai force majeure yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasabah debitur. Pelelangan juga dilakukan di bawah harga pasar sehingga debitur dirugikan akibat penetapan nilai limit yang rendah. Fokus penelitian pada permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelelangan objek jaminan yang dilakukan KPKNL, pendapat hakim dalam menolak gugatan nasabah debitur untuk membatalkan pelelangan karena force majeure dan tinjauan pelelangan yang dilakukan KPKNL menurut akad bai’ muzayyadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif yang dianalisis secara case study. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa majelis hakim memutuskan bahwa pelelangan yang dilakukan KPKNL sah secara hukum dan tidak mengandung unsur melawan hukum dan hal tersebut sebagai konsekuensi nasabah debitur karena wanprestasi atas perjanjian jual beli musyarakah. Namun, majelis hakim keliru dalam memahami prinsip akad musyarakah yang mengatur pembagian pertanggungan risiko sesuai dengan modal yang disetorkan serta penerapan Pasal 1244 KUHPerdata yang membebaskan nasabah debitur dari tanggungjawab kewajiban perjanjian akibat force majeure yang mengakibatkan pelelangan batal demi hukum. Pelelangan yang dilakukan bank dan KPKNL bertentangan dengan akad bai’ muzayyadah sebagai akad jual beli lelang dalam fiqih muamalah karena tidak transparan dan tidak melibatkan nasabah debitur dalam proses pelelangan sebagai pemilik objek bai’ muzayyadah dan penetapan nilai limit padahal nasabah debitur adalah pemilik sah objek jaminan yang dilelang sehingga proses pelelangan ini menjadi batal demi hukum