Kementerian Agama Kabupaten Pidie memiliki tanggung jawab memastikan tanah wakaf dalam wilayah otoritasnya tetap terjaga dengan baik. Namun dalam realitasnya tidak semua nazhir tanah wakaf memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan wakaf termasuk upaya strategis untuk optimalisasi fungsi tanah wakaf. Riset ini meneliti kemampuan Kemenag Pidie sebagai instansi yang berwenang untuk mengawasi dan advokasi perwakafan untuk memastikan produktifitas objek wakaf. Fokus penelitian yaitu: Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh Kemenag Pidie Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Perlindungan Tanah Wakaf Non Sertifikat dan upaya Kemenag Pidie memberi kesempatan kepada nazir tanah wakaf non sertifikat untuk proses sertifikasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu advokasi yang dilakukan Kemenag Pidie dalam bentuk pendampingan nazhir pada proses sertifikasi tanah wakaf bekerja sama dengan BPN untuk mempercepat proses, dan membantu melengkapi berkas persyaratan dan melakukan proses sertifikasi pada tanah wakaf yang tidak ada lagi nazhir, keberhasilan kemenag pidie dalam melakukan advokasi tanah wakaf dibuktikan melalui peningkatan persil tanah yang bertambah sertifikatnya ditahun 2022 hanya 20 persil tanah yang memiliki sertifikat, kemudian ditahun 2023 terdapat 14 persil dan pada tahun 2024 mencapai 60 persil tanah yang sudah memiliki sertifikat. Upaya hukum yang dilakukan oleh kemenag pidie dengan memberikan pendampingan kepada nazhir tanah wakaf non sertifikat dalam proses sertifikasi dan kelengkapan berkas persyaratan kemudian mereka memastikan bahwa proses sertifikasi berlangsung cepat dan tanpa biaya administrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum nazhir tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.