Pelaksanaan amanat UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum. Dalam proses mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah seringkali terkendala dalam hal dasar dalam mewujudkan kebijakan ini yaitu proses pengadaan tanah. Ada tiga masalah utama yang dihadapi pemerintah yakni kurangnya ketersediaan tanah, harga tanah yang tinggi dan persoalan ganti rugi kepada masyarakat. Permasalahan yang dialami oleh pemerintah ini, diatasi dengan membentuk suatu badan hukum yang disebut dengan Badan Bank Tanah untuk mengatasi persmasalahan pengadaan tanah dalam pembangunan demi kepentingan umum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaiamana peran Badan Bank Tanah dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum dan bagaiamana status hak atas tanah yang diperoleh Badan Bank Tanah dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji suatu aturan hukum yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi. Badan Bank Tanah memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan tanah demi kepentingan umum secara langsung melalui fungsinya yaitu pengadaan tanah. Pengadaan tanah tersebut bertujuan untuk memenuhi ketersediaan tanah dan dapat dilakukan sebelumnya adanya kebutuhan yang berdampak pada stabilnya harga tanah. Tanah tersebut juga dapat dikembangkan dan menghasilkan manfaat sebelum digunakan sesuai dengan tujuan pengadaan. Kewenangan ini juga memberikan status Hak Pengelolaan kepada Badan Bank Tanah untuk mengelola tanah yang dalam penguasaannya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa Badan Bank Tanah berperan sebagai solusi dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum