Penelitian ini mengkaji secara mendalam terkait pengembalian kerugian negara yang berimplikasi pada pembatalan penanganan kasus korupsi, dengan mengambil studi kasus di Polresta Banda Aceh. Fenomena pembatalan penanganan kasus korupsi setelah adanya pengembalian kerugian Negara telah menimbulkan berbagai perdebatan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan mekanisme pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pembatalan penanganan kasus korupsi di Polresta Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan di Polresta Banda Aceh dengan teknik wawancara mendalam terhadap penyidik, dan pemangku kepentingan terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian kasus tindak pidana korupsi dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti kerugian yang ditimbulkan relatif kecil jika dibandingkan dengan perkiraan biaya penanganan perkara jika dilanjutkan, dan juga karena adanya Surat Edaran Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 yang lebih memfokuskan pada pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus yang relatif kecil