Perkawinan beda agama di Indonesia sering menghadapi rintangan ketika harus dicatat secara resmi oleh negara. Kurangnya prosedur yang jelas dalam hukum membuat pasangan dari latar belakang agama yang berbeda berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi status hukum mereka tetapi juga hak-hak dasar seperti status hukum anak dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 diterapkan dalam kasus-kasus perkawinan beda agama, serta pengaruhnya terhadap proses pencatatan dan pengakuan perkawinan tersebut. Selain itu, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana konsep sulthah qadhiyah dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori hukum, penelitian ini menggali informasi melalui analisis dokumen-dokumen hukum untuk menjawab pertanyaan ini dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan yang ada, yang sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan. Meskipun Surat Edaran dari Mahkamah Agung memberikan beberapa petunjuk, penerapannya di lapangan masih jauh dari ideal. Pasangan dari agama yang berbeda sering menemui kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil mereka, dan anak-anak mereka terkadang tidak mendapatkan pengakuan yang mereka butuhkan dari pemerintah. Studi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum untuk meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, serta urgensi implementasi sulthah qadhiyah sebagai kerangka penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.