Manusia sebagai makhluk sosial sering terlibat dalam interaksi yang dapat menyebabkan konflik, yang jika tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu cara untuk memulihkan keseimbangan tersebut, dengan mengacu pada prinsip hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan setiap putusan pengadilan untuk dilaksanakan, namun dalam praktiknya, eksekusi putusan sering kali terhambat karena penolakan atau penghalangan dari pihak yang kalah. Proses ini menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan putusan yang dianggap non-executable, yakni putusan yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tertentu meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan suatu putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi (non-executable) dan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dengan tinjauan berdasarkan norma kepastian hukum dan Pasal 145-224 HIR. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan putusan tersebut, sehingga menuntut adanya upaya hukum yang lebih lanjut untuk memastikan keadilan ditegakkan.