Tanah yang dialokasikan pemerintah untuk transmigran dengan kepemilikan penuh banyak ditinggalkan eks transmigran akibat konflik Aceh sehingga menimbulkan permasalahan hukum di kawasan transmigrasi Jantho, Aceh Besar dikarenakan masyarakat lokal yang memanfaatkan tanah tersebut tanpa izin. Hal ini merupakan suatu tindakan penyerobotan atau penggelapan hak milik. Penelitian ini urgen untuk diriset secara normatif tentang status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho yang ditinggalkan, pemanfaatan lahan eks transmigran di jantho dan konsep al-milkiyah dalam status tanah yang ditinggalkan tersebut. Pada riset ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho pasca ditinggalkan masih tetap dalam kepemilikan sesuai sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN. Sebagian tanah eks transmigran masih aktif dimanfaatkan oleh para transmigran yang berhasil bertahan hidup setelah periode konflik di Aceh, sebagiannya lagi dimanfaatan oleh masyarakat sekitar Jantho berdasarkan kesepakatan langsung dengan para eks transmigran kemudian juga dimanfaatan oleh masyarakat sekitar Jantho hanya berdasarkan izin geuchik yang menimbulkan pertetangan dengan konsep al-milkiyah. Sebagian tanah eks transmigran yang telah berpindah kepemilikannya melalui jual beli yang sah selaras dengan konsep al-milkiyah karena dilakukan secara sukarela, Pemanfaatan tanah eks transmigran oleh masyarakat sekitar Jantho atas dasar izin kepada geuchik menurut fiqhiyyah tidak selaras dengan konsep al-milkiyyah yang pada keharusannya tanah tersebut dimanfaatkan berdasarkan atas izin pemiliknya langsung. Dan pengabaian terhadap tanah yang masih produktif dianggap tindakan mubazir dan bertentangan dengan konsep al-milkiyah.