Sertifikasi penting untuk dilakukan, hal tersebut berguna untuk memproteksi tanah yang telah diwakafkan dari segala sengketa yang ada, kepastian objek hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan tentunya bisa tercapai dikarenakan adanya sertifikat dari tanah wakaf tersebut. Maka dari itu Kementerian Agama berperan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar dapat memudahkan nadzhir dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf. Skripsi ini memiliki fokus utama yaitu 1). Menjawab bagaimana prosedur yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam melakukan proses sertifikasi tanah wakaf. 2). Bagaimana nadzhir wakaf menyikapi tanah wakaf yang administrasinya belum dilengkapi. Metode penelitian ini ialah dengan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan metode data primer berupa wawancara kepada pihak Penyelenggara Zakat dan Wakaf yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Adapun hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwasanya pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Kajari ( Kejaksaan Negeri di Kabupaten Aceh Timur ) dan BPN ( Badan Pertanahan Negara ), kerjasamatersebut dilakukan gunamemberikan peraturan yang dapat membantu para nadzhir wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Timur, hal tersebut dilakukan agar tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur dapat tersertifikasi secara menyeluruh dan tanah yang telah diwakafkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang tertulis pada UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 49 No 3. tentang Perlindungan terhadap Perwakafan Tanah Milik.