Pendidikan inklusi merupakan penyatuan atau penggabungan anak berkebutuhan khusus ke dalam program sekolah formal, pendidikan inklusi menjadi salah satu pendidikan alternatif yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Dimana ABK dan anak lainnya belajar dalam satu kelas yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Proses pembelajaran Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Rumpet Aceh Besar; (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Rumpet Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Subjek penelitian nya adalah guru kelas dan guru mata pelajaran. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, model penanganan ABK pada SD Negeri Rumpet Aceh Besar yaitu menggunakan model pendidikan inklusi dimana ABK belajar bersama anak lainnya di ruang kelas yang sama; kedua, hambatan dalam penanganan ABK adalah (1) tidak adanya guru pembimbing khusus. (2) pandangan orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan inklusi memang kurang popular sehingga ABK sering disisihkan atau diabaikan. (3) kualitas guru yang kurang memadai dan memahami proses penanganan terhadap ABK. Ketiga, solusi bagi ABK di sekolah inklusi adalah guru-guru harus memberikan perhatian khusus untuk menangani proses pembelajaran ABK seperti; (1) guru kelas menyediakan waktu luang dan perhatian khusus untuk menangani ABK baik pada saat jam belajar dimulai ataupun diluar jam pelajaran. (2) guru harus kreatif untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga proses pembelajaran inklusi tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. (3) sekolah memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan inklusi setiap ada rapat wali murid, sehingga orang tua dan masyarakat memahami bagaimana pentingnya menyamakan semua peserta didik sehingga ABK juga memiliki hak yang sama dengan peserta didik lainnya. (4) sebaiknya kepala sekolah melakukan kebijakan mengenai pelatihan guru untuk penanganan anak berkebutuhan khusus.