Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan, terutama dalam menangani penderita skizofrenia. Wujud dari tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan. Namun begitu, fakta lapangan terlihat bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu pendapat perhatian pemerintah. Sering ditemukan penderita berkeliaran di tempat publik yang tidak mendapatkan layanan kesehatan, penderita belum mendapatkan penanganan medis, sosialisasi dan proses memberikan edukasi kepada masyarakat terutama keluarga cenderung belum maksimal. Untuk itu, masalah yang diangkat adalah bagaimana ketentuan Qanun Kesehatan di dalam menangani penderita skizofrenia di Kota Banda Aceh? Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai responsibilitas kepada penderita Skizofrenia? Bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap tanggung jawab pemerintah tersebut?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Kesehatan menetapkan bahwa penanganan penderita skizofrenia berbentuk pelayanan integratif, dengan melibatkan berbagai unsur tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat. Dinas Kesehatan juga berperan menangani penderita skizofrenia berbentuk kegiatan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif, penyediaan layanan medik psikiatri dan rehabilitatif serta terapi religi. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh ini bersifat preventif dan promotif, koordinasi dan sosialisasi, membentuk tim di lintas sektor. Tindakan kuratif dan rehabilitatif seperti pengobatan, penyediaan fasilitas rumah sakit, mengembalikan bekas penderita ke masyarakat. Dengan begitu, penanganan pelayanan penderita skizofrenia oleh pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan fiqh siyāsah. Dalam tinjauan fiqh siyāsah, penanganan penderita skizofrenia berbentuk kuratif maupun rehabilitatif untuk kemaslahatan, terutama pada penderita skizofrenia itu sendiri.
Kata Kunci :Tanggung Jawab, Pemerintah, Penanganan