Komite madrasah merupakan lembaga mandiri yang sangat berperan dalam mendorong inovasi pendidikan dan memberikan pertimbangan, arahan, masukan, dukungan sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Tujuan penelitian untuk mengkaji peran komite madrasah dalam mendorong inovasi pendidikan di MTsN 3 Banda Aceh. Komite madrasah didefinisikan sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari kepala madrasah, komite madrasah dan guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran komite madrasah dalam mendorong inovasi pendidikan mencakup empat aspek utama: 1) Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) komite MTsN 3 Banda Aceh sebagai mitra kerja kepala madrasah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program inovasi yang telah disusun oleh madrasah. 2) Sebagai pendukung (supporting agency) peran komite madrasah sebagai badan pendukung bagi perkembangan inovasi pendidikan di MTsN 3 Banda Aceh, dapat berupa dukungan finansial, tenaga pendorong inovasi, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana madrasah. 3) Sebagai pengontrol (controlling agency) komite madrasah MTsN 3 Banda Aceh melakukan pengontrolan atau pengawasan pengambilan keputusan kepala madrasah atau perencanaan pendidikan di madrasah. 4) Sebagai mediator (executive) komite madrasah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, madrasah, orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian madrasah terhadap orang tua peserta didik semuanya itu melalui komite madrasah. Penelitian ini menemukan faktor pendukung kinerja komite MTsN 3 Banda Aceh, seperti adaptasi teknologi dan keterbukaan, serta faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.