Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap perlakuan kurang baik dan dalam tumbuh kembangnya akan sangat sulit di lingkungan masyarakat. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak secara mendasar. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak disabilitas menjadi terlantar pendidikannya. Oleh karena itu selain peran keluarga, Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah juga berwewenang untuk menunjang kebutuhan dasar anak disabilitas salah satunya akses pendidikan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 huruf (a) serta bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi oleh pihak yang membidangi masalah anak disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun upaya pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Pendidikan inklusi adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah regular (SD, SMP, SMA). Sedangkan pendidikan khusus adalah pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti SLB, BUKESRA, dan YPAC. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sudah sejalan dengan Maqasid Syari’ah, yaitu pemeliharaan atas akal yang bertujuan meraih kemaslahatan (kebaikan).