Poligami adalah perkawinan dimana suami memiliki atau mengawini istri lebih
dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam poligami
diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa‟ ayat 32.
Namun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun
2018 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pegawai negeri pada polri hanya
diizinkan mempunyai seorang istri/ suami”. Adapun yang menjadi masalah
dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap
larangan poligami bagi anggota Polri dan kedua bagaimana analisis maslahah
mursalah terhadap larangan poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1).
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach),
dengan pendekatan penelitian yuridis normatif , adapun data primer pada
penelitian ini bersumber pada Perpol nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat (1),
sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku hukum, dan jurnal hukum.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketentuan larangan poligami bagi anggota
polri tersebut bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam Islam telah di
jelaskan dalam QS. An-Nisaa‟ ayat 32, dalam hadis Nabi, dan pendapat para
ulama yang menyatakan bahwa Islam membolehkan poligami tanpa memandang
derajat seseorang, namun diperketat dengan syarat dapat berlaku adil, dan
dibatasi hanya dengan empat orang istri. Menurut perspektif maslahah
mursalah, larangan poligami bagi anggota Polri tersebut dianggap relevan atau
sesuai dengan tujuan syariat Islam, karena mendatangkan kemaslahatan (Jalb al�mashalih) dan mencegah kemudaratan (Dar‟ al-mafasid). Adapun kemaslahatan
dari pelarangan poligami bagi anggota polri tersebut yaitu untuk melindungi
hak-hak perempuan, menjaga citra institusi Polri, dan Meningkatkan fokus
anggota polri dalam menjalankan tugasnya.