Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa di setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak harus di upayakan diversi. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan dalam melakukan upaya implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual terutama di Polresta Banda Aceh. Adapun skripsi ini akan membahas. Pertama, bagaimana diversi oleh pihak Polresta Banda Aceh dalam proses penerapannya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? Kedua, apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan, adapun data sekunder penelitian ini berasal dari studi kepustakaan seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecahan seksual yang dapat diupayakan diversi adalah anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap orang dewasa, dikarenakan hukuman maksimumnya tidak melebihi 7 tahun (bukan residivis).Sedangkan anak yang melakukan pelecehan seksual sesama anak tidak dapat diupayakan diversi karena hukuman maksimumnya melebihi 7 tahun. Selain itu, jika anak pelaku belum berumur 12 tahun, maka yang akan dilakukan pihakPolresta yaitu mengembalikan anak kepada wali atau orang tua untuk diberikan Pendidikan. Kedua, faktor penghambat dalam proses implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu pemahaman masyarakat dan status sosial. Sedangkan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, yaitu kurangnya rasa kepedulian orangtua, kurangnya kerjasama antar pihak terkait, dan pengaruh gadget.