Pemilihan kepala desa merupakan salah satu momen penting dalam proses demokrasi lokal yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang muncul terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan tersebut serta implementasi asas hukum dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kepala Gampong dan putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk penyelesian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Walikota Subulussalam, dilihat dari keterangan penyelesaian yang ada di PTUN Aceh dan tinjuan fiqh siyasah terhadap implementasi bentuk penerapan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pada Putusan Nomor 40/G/2022/ PTUN.BNA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya jika dilihat dari sudut pandang Kepala Desa yang menggugat hasil pemilihan dan sudut pandang Walikota yang membatalkan hasil pemilihan memberikan gambaran yang komprehensif. Dari perspektif Kepala Desa, langkah membawa sengketa ke jalur hukum dipandang sebagai upaya mencari keadilan, meskipun memakan waktu yang lama, penggunaan jalur hukum dianggap sebagai langkah progresif dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan keabsahan tindakan pemerintah yang dipertanyakan. Dari sisi Walikota, pembatalan hasil pemilihan didasarkan pada temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan, menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proses demokratis. Implementasi asas hukum dan fiqh siyasah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks perselisihan pemilihan kepala desa.