Penelitian ini mengkaji pola pembagian harta bersama pasca perceraian, baik berdasarkan ketentuan hukum formal maupun praktik yang berlaku di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, janda atau duda cerai masing-masing berhak atas ½ dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Namun, dalam praktik masyarakat Ketambe, pembagian harta bersama dilakukan dengan pola sepertiga, di mana suami menerima 2/3 bagian yang lebih besar, sedangkan istri hanya memperoleh 1/3 dari harta bersama. Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam KHI. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung di Kecamatan Ketambe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pola pembagian harta bersama disebabkan oleh faktor lingkungan sosial dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Pelaksanaan pembagian harta bersama dibagi sepertiga dimana tidak sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam. Selain itu, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah dilakukan melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan keluarga besar dan tokoh masyarakat sebagai mediator. Meskipun mekanisme ini dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya, proses tersebut sering kali tidak menjamin keadilan sesuai ketentuan hukum Islam. Penelitian ini memberikan gambaran rinci tentang praktik pembagian harta bersama di masyarakat Ketambe dan menekankan pentingnya edukasi hukum Islam untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.