ABSTRAK

Nama/Nim : Ega Windiari/180105034
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Tinjauan Siyāsah Syar’iyyah terhadap Masa Jabatan
Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Studi Kasus di Kecamatan Meukek
Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah : 13 Januari 2025
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Amrullah, S.HI., LLM
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : Tinjauan Siyāsah Syar’iyyah, Masa Jabatan, Kepala
Desa.

Ketentuan masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.
6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian telah diperbarui melalui Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024. Sebelumnya, ketentuan masa jabatan kepala desa 6 tahun
serta dapat menjabat selama 3 periode. Sementara aturan terbaru menetapkannya
selama 8 tahun dan dapat menjabat selama 2 periode. Ketentuan tersebut selama
ini mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat di Kecamatan Meukek
Kabupaten Aceh Selatan, sebab dipandang batas masa jabatan tersebut kurang
efektif dengan kinerja kepala desa yang selama ini sudah dilakukan. Untuk itu,
permasalahan dalam kajian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan
Meukek terhadap efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa dalam UndangUndang
Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan bagaimanakah tinjauan siyāsah syar’iyyah terhadap masa jabatan kepala desa. Kajian skripsi ini menggunakan pendekatan
kasus atau case approach, dengan jenis penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Kecamatan
Meukek terhadap efektivitas limitasi masa jabatan kepala desa di dalam
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dapat diidentifikasi
menjadi dua persepsi, yaitu tidak setuju dengan batasan masa jabatan yang telah
diatur dalam undang-undang desa terbaru, dan tidak setuju dengan perpanjangan
masa jabatan kepala desa, karena dipandang tidak efektif, dan sebagian lainnya
menyetujui batas/limit masa jabatan kepala desa yang terbaru, karena dipandang
memberi peluang bagi kepala desa dalam menuntaskan program kerja. ditinjau
menurut siyāsah al-syar’iyyah, limitasi masa jabatan kepala desa sebagaimana
yang terdapat dalam perundang-undangan desa, serta yang telah ditanggapi oleh
masyarakat di Kecamatan Meukek menunjukkan masa jabatan tersebut tidaklah
bertentangan dengan fikih siyāsah, karena pemerintah memiliki kewenangan di
dalam membentuk kebijakan hukum dengan syarat harus didasarkan pada nilai
kemaslahatan (maṣlaḥah).