Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana jaringan kebijakan berfungsi dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh, serta memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan yang ditanami dengan berbagai jenis vegetasi. Area ini berperan penting dalam menyediakan rasa aman, nyaman, segar, dan indah bagi masyarakat. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang bersifat alami dan komprehensif berdasarkan informasi dari lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder.Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan kebijakan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Hal ini dianalisis melalui teori Van Warden yang mempertimbangkan tujuh elemen, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Institusi Kelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, dan Strategi Aktor. Salah satu hambatan utama dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk mencapai 20% pada tahun 2029 adalah kurangnya anggaran pemerintah, yakni dana yang dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Meskipun setiap tahun ada pembelian lahan, tidak semua tanah yang diakuisisi diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau, karena penggunaan lahan juga dialokasikan untuk keperluan pelebaran jalan, pembangunan pusat layanan, dan infrastruktur publik lainnya.
Kata Kunci: RTH, Jejaring Kebijakan, dan Kota Banda Aceh