Undang-undang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dimana, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan. Seperti halnya Tuha Peut di Campong-Gampong pada Kecamatan Mutiara terdapat sengketa atau permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat beberapa diantaranya sengeketa perdata. Kajian ini bertujuan untuk menjawab Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga adat dan Efektivitas penyelesaian perkara menurut Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dan Kendala-kendala penyelesaian perkara perdata melalui lembaga adat tuha peut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, teknik penelitian deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Mekanisme penyelesaian perkara perdata di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Adapun tahapan proses pengadilan adat mulai dari menerima laporan dan memediasikan konflik hingga tahap akhir dalam mengeluarkan keputusan di pengadilan adat, penyelenggara adat bertanggung jawab atas semua tahapan operasi hukum adat. Efektivitas tuha peut dari total sengketa perdata dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir Lembaga tuha peut dapat menyelesaikan 30 sengketa dari 37 kasus yang masuk ke lembaga tuha peut Kendala yang paling sering ditemukan yaitu sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum menimbulkan efek jera, dan bahkan terkadang merugikan pihak korban. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga terkait seperti kepolisian membuat Lembaga tuha peut dalam beberapa kasus sangat sulit untuk mendapatkan tititk terang bagi para yang bersengketa yang membuat para Masyarakat yang bersengketa lebih memilih menyelesaikan perkaranya di pengadilan.