Fenomena perundungan, terutama yang dilakukan oleh anak-anak, tiap tahun nya terjadi di Kota Banda Aceh dan menimbulkan dampak negatif signifikan baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekitarnya, Isu ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keadilan bagi korban, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku. Dengan memerhatikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku, sekaligus mendukung tujuan utama UU SPPA untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini dilakukan di Polresta Banda Aceh sebagai lokasi penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan menurut uu no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam, upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di polresta banda aceh, dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di polresta banda aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan di Kota Banda Aceh mengacu pada prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pendekatan ini lebih mengutamakan diversi daripada hukuman pidana. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya koordinasi antarpihak terkait dalam penanganan kasus. Dalam perspektif Hukum Islam, pendekatan pendidikan dan perbaikan akhlak lebih diutamakan untuk mencegah perilaku perundungan dan memperbaiki perilaku anak sebagai pelaku.