Dalam hukum Islam bahwasanya perceraian dapat dilakukan dengan cara mengucapkan talak secara lisan, namun hal ini berbeda dengan berbeda dengan ketentuan hukum di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam dengan adanya perbedaan tersebut membuat ambigu atas status perceraian yang terjadi, karna adanya perbedaan pandangan, antara pandangan masyarakat dengan ketentuan hukum yang mengatur. oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab dalam rumusan masalah yang. Pertama, bagaiamana persepsi masyarakat terhadap implikasi yuridis perceraian di luar pengadilan?. Kedua, Bagaimana status perceraian di luar pengadilan di era kontemporer dalam pluralisme hukum?. penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris pendekatan case approach pendekatan terhadap kasus perceraian di luar pengadilan sehingga Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa. Pertama, masyarakat di Kabupaten Aceh Besar pada umumnya menganggap perceraian sah secara agama saja. Namun hal ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Kedua, penulis melihat adanya ketidaktepatan dalam penyesuaian hukum di masyarakat, karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak pernah terjadi secara hukum.Hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan proses perceraian dilakukan di hadapan pemerintahan.Dalam perspektif hukum Islam, terdapat kaidah yang relevan, yaitu Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah , yang berarti bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Selain itu, dampak perceraian di luar Pengadilan memberikan tidak adanya kepastian hukum atas status para pihak, yang dapat merugikan, terutama perempuan.